Lagi- Lagi Pemikiran

PEMIKIRAN TERHADAP ISU LINGKUNGAN
DIPROVINSI JAMBI
Donny Pasaribu
Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)/ 20

Rusaknya lingkungan hanya akan mewariskan beban sebuah bangsa karena lingkungan yang rusak tidak dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang. Semakin ironi bila kerusakan lingkungan justru akibat rapuhnya mental para elite politik.

Ada 4 kondisi relasi antara politik dan lingkungan, yaitu :
1. Kepadatan penduduk yang identik dengan produksi sampah yang sangat besar.
2. Peraturan lingkungan yang mudah menguap karena ruwetnya birokrasi
3. Pemilik perusahaan lebih suka membayar penalti karena lebih murah daripada investasi tehnologi yang ramah lingkungan.
4. Politikus yang lebih senang gratifikasi daripada membuat peraturan perundang- undangan lingkungan yang kuat.

Contoh pada point 4 kiranya perlu digarisbawahi untuk berbagai kasus perusakan lingkungan di Indonesia. Sebagai contoh, kasus Al Amin dan Azirwan untuk memuluskan perubahan status kawasan hutan lindung Kabupaten Bintan yang mencapai luasan 8.000 hektar adalah fenomena gunung es yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan sering diakibatkan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif yang merugikan rakyat.

Dengan demikian, semakin jelas bila kasus-kasus perusakan lingkungan hidup akibat ulah elite politik semakin mengarah kepada dampak negatif penurunan kualitas pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Padahal, itu hanya untuk kasus hutan, belum termasuk kasus pertambangan, monopoli sumber air, perikanan dan kelautan serta lain-lainnya.

Selain itu, beberapa kasus lingkungan yang diharapkan menjadi titik tolak keberpihakan undang-undang lingkungan, seperti kasus Buyat di Minahasa dan kasus Freeport di Papua, telah berakhir mengecewakan pecinta lingkungan. Hal ini karena perubahan-perubahan politik lingkungan yang terjadi di dunia internasional dapat menggoyang ekonomi nasional yang hendak menjadikan pemanfaatan sumber daya alam sebagai opsi terbaik. Sebagai contoh, produk-produk alam Indonesia seperti produk hutan dan laut, akan mudah dijegal di pasar internasional dan dengan mudah dikalahkan Vietnam, Laos, dan Thailand dengan alasan citra keberpihakan lingkungan kita sebagai sebuah bangsa masih rendah.

Padahal menurut Martin Jaenicke seorang pakar dan pemerhati lingkungan, Jangkauan politik lingkungan dapat meningkatkan citra kredibel negara terhadap pengelolaan administrasi negara, kemampuan riset penemuan material baru, dan penguasaan teknologi tinggi. Hingga pada akhirnya kemampuan mengemas isu politik lingkungan mempersempit celah pasar internasional menolak produk- produk domestik.

Maka tidak heran bila hingga kini isu lingkungan di Jerman adalah salah satu hal penting dalam konstelasi politik setiap menjelang pemilihan calon anggota Bundestag yang akan dipilih oleh rakyat Jerman tahun 2009 nanti. Berbagai inisiatif dilakukan organisasi lingkungan melalui diskusi langsung, wawancara terbuka, serta penyebaran angket. Tujuan utamanya selain mendorong kepedulian lingkungan caleg Bundestag juga menyaring politikus bermasalah.

Tadinya besar harapan bersamaan dengan momentum pengumuman daftar calon legislator tiap partai menjelang pemilu 2009, akan menjadi sebuah saringan efektif terhadap para politikus bermasalah bila masyarakat, baik diwakili organisasi lingkungan, organisasi keagamaan, atau LSM lainnya mengkritisi rekam jejak para caleg tersebut dalam menyikapi kasus-kasus lingkungan. Masyarakat dapat melihat apakah ada di antara caleg yang telah mendaftar tersebut pernah terlibat dengan penggundulan hutan kita, tidak acuh dengan pencemaran industri, terlibat gerogotisasi tambang dan sumber daya alam.

Masalah illegal logging, pertambangan, banjir, eksploitasi ikan laut, selalu terkait dengan mereka yang memegang tampuk kekuasaan. Ada semacam kekuatan yang tak bisa dengan mudah diatasi ketika orang bicara soal masalah lingkungan. Dan di balik itu semua ada kepentingan ekonomi. Mustahil bisa menyelesaikan masalah lingkungan tanpa menyinggung penguasa. ”Para penguasa ini lahir dari para tokoh politik yang juga wakil rakyat. Maka pandangan mengenai lingkungan yang baik harus dimulai dari para anggota partai politik,” Yang memprihatinkan, para wakil rakyat cenderung mempunyai perbedaan cara pandang antara lingkungan dengan politik. Para pakar politik cenderung memikirkan apa yang bisa ia perbuat dalam lima tahun ke depan, sebab belum tentu dirinya akan berkuasa di lima tahun berikut. Sedangkan lingkungan hidup membutuhkan pemikiran yang jauh ke depan dan berkesinambungan alias sustainibility.
Problem lingkungan pada ujungnya akan selalu terbentur dengan kekuasaan setempat. Jadi sudah saatnya memang para caleg yang notabene anggota parpol mendapat semacam ”pencerahan” tentang pentingnya keberlangsungan lingkungan hidup dalam suatu negara. Betapa wakil rakyat sama sekali tak pernah mempersoalkan bencana banjir serta cara mengantisipasinya, musnahnya hutan Indonesia, Pertambangan dalam kawasan hutan dan banyak lagi.

Mengapa Persoalan Politik Tidak Sexy Pada Pemilu 2004 ?

Ada 3 penyebabnya :

1) Lingkungan hidup bukan merupakan “umpan politik” yang mujarab untuk menarik minat massa agar mendukung suatu partai, ketimbang misalnya ekonomi atau popularitas tokoh. Kalaupun itu dilakukan, maka partai itu mungkin akan kalah populer dengan yang lainnya. Lain halnya kalau itu di Barat, Jerman misalnya, yang punya “Partai Lingkungan” sehingga tetap ada peminatnya, jelas programnya untuk bidang itu.

2) Para tokoh politik atau caleg kita barangkali saja “tidak punya” visi dan misi lingkungan hidup, sebagaimana disinyalir banyak kalangan belakangan ini. Padahal, persoalan lingkungan hidup adalah persoalan “eksistensi” manusia, pembangunan dan kemanfaatan ekonomi.

3) Input dari masyarakat sendiri menyangkut berbagai persoalan lingkungan hidup tidak ada, karena untuk menjadikannya sebagai suatu aspirasi, mereka butuh seluk-beluk pengetahuan yang memadai tentang lingkungan hidup dengan seluruh persoalannya yang terkait. Karena itu ada anggapan, bahwa urusan lingkungan hidup adalah urusan mereka yang tahu betul soal itu yakni pakar, LSM dan politikus itu sendiri.

Bertolak dari itu, saya ingin menjadikannya sebagai sebuah visi, dengan pemahaman kondisi berikut ini :

1) Kebijakan pengelolaan lingkungan yang masih bersifat homosentris dan tidak ditunjang oleh prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah tumpang tindihnya kebijakan berbagai sektor atau fungsi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;

2) Penanggung jawab suatu usaha/kegiatan pembangunan berprinsip menguras sumber daya alam sebanyak mungkin, mendapatkan keuntungan besar untuk diri dan kroninya sendiri, dan enggan mengurusi limbah karena berbagai macam alasan;

3) Penegakan hukum lingkungan belum berjalan sebagaimana “seharusnya” baik karena ketidakberesan peraturan perundangan, unsur KKN, maupun ketidak mengertian aparat penegak hukum tentang masalah lingkungan.

Salah satu program penting untuk ikut diperjuangkan oleh para caleg adalah Agenda 21 Indonesia yang pernah dikeluarkan Kantor Men-LH 1997. Dalam agenda tersebut tercantum semacam strategi nasional (eco-populisme) untuk pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas empat program pokok, yaitu : pelayanan masyarakat, pengelolaan limbah, pengelolaan sumber daya tanah, dan pengelolaan sumber daya alam. Seandainya saja agenda 21 itu dapat diwujudkan di masa depan, maka boleh dikatakan bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia akan terjamin baik, masyarakat dapat menikmati haknya, termasuk merasakan keuntungan, dan pembangunan berkelanjutan terlaksana tanpa beban bararti bagi lingkungan.

Program Lingkungan Yang Menjadi Agenda Saya Kalau Terpilih

Pengawasan dan penyusunan regulasi yang relevan terhadap proses pengelolaan pertambangan batubara terutama perusahaan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan perusahaan atau koperasi pemegang izin KP (Kuasa Pertambangan), pengelola pelabuhan, para pedagang (trader), dan eksportir. Arah pengelolaan yang peduli kepada pendapatan daerah dan pengelolaan lingkungan.

Mendorong eksekutif untuk dapat melakukan kerjasama- kerjasama dengan pihak perguruan tinggi di Jambi terhadap pengelolaan sampah ataupun melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti yang dilakukan Kementerian Negara LH, PT Gikoko Kogyo Indonesia, dan Pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaan sampah untuk pembangkit listrik tenaga gas, hasil pembakaran sampah yang menghasilkan metan untuk pembangkit listrik.

Penguatan regulasi daerah terhadap kewajiban penggunaan dan pengawasan terhadap AMDAL sekaligus mendorong institusi Bapedalda yang professional dan mumpuni dalam mengurusi persoalan lingkungan.

Mendorong terbentuknya institusi independent peneliti, pengkaji dan pengawas lingkungan yang professional dari berbagai kalangan (Melalui seleksi khusus) yang operasionalnya dianggarkan khusus di APBD Provinsi Jambi. Hal ini dibenarkan dalam berbagai permendagri yang muncul setiap tahunnya sebagai pedoman dalam penyusunan APBD dan dapat diusulkan dalam proses mulai dari musrenbang dan seterusnya.