PEMIKIRAN TERHADAP PENDIDIKAN
DIPROVINSI JAMBI
Donny Pasaribu
Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)/ 20
Pada banyak negara maju, pendidikan adalah bagian dari hidup. Pendidikan bukan semata instrumen untuk mencari pekerjaan, Pandangan hidup atas pendidikan seperti inilah yang membuat konsep long life education (pendidikan sepanjang hayat) mampu dipahami dan dilaksanakan dengan baik. untuk bisa hidup di negara-negara Barat, seseorang harus berpendidikan. Tidak aneh bila di negara maju seseorang mengambil jenjang pendidikan doktoral pada usia 80 tahun, lalu lulus pada usia 85 tahun. Di Indonesia dan kebanyakan negara berkembang, seseorang menempuh pendidikan lebih didasarkan pada kepentingan untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, Falsafah pendidikan seperti ini, sejatinya mengarahkan masyarakat untuk mereduksi fungsi pendidikan. Esensi pendidikan hanya dihargai sebatas tataran ekonomis, padahal jauh lebih besar dari itu, pendidikan merupakan proses pembentukan kemanusiaan. Pada tataran praktis, pendidikan adalah bekal kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang mampu mengantarkan manusia menuju kemakmuran dan kesejahteraan.
Di Barat, model pendidikan bisa disesuaikan keinginan oleh masyarakatnya. Jika lima tahun lagi masyarakat di sana membutuhkan ahli kehutanan, pihak universitas lima tahun sebelumnya sudah membuka program jurusan kehutanan. Jika masyarakat sudah tidak membutuhkannya lagi, maka program itu segera ditutup oleh pimpinan universitas, Konsep seperti ini membuat pendidikan di negara Barat tak pernah melahirkan pengangguran terdidik. Ditambah lagi, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sejatinya tidak berdiri sendiri tapi mutlak menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan. Pihak swasta, perusahaan, orangtua mahasiswa/murid, alumni, tokoh masyarakat, dan lingkungan dilibatkan menjadi satu kekuatan yang utuh dalam menggerakkan pendidikan. Akhirnya, pendidikan tidak hanya menjadi beban dan tanggungan para guru atau dosen saja. Peran pimpinan suatu satuan pendidikan lebih banyak diarahkan pada tataran mengintegrasikan seluruh komponen dan kemampuan yang ada. Dengan skema ini, tidak heran jika akselerasi pengembangan pendidikan di Barat melebihi apa yang ada di Indonesia sekarang. Sistem pendidikan dinegara lain, adalah sistem yang holistik, integral, yaitu pendidikan seutuhnya meliputi keceradasan intelektual, spritual dan emosional. Sehingga kalau kita sintesakan apa saja yang membedakan antara maju dengan terbelakang suatu bangsa, jawabannya adalah karena perbedaan tingkat pendidikan kedewasaan emosional dan etika sosial. Maju mundur suatu negara bukan tergantung pada muda atau lamanya umur negara tersebut, contohnya negara India dan Mesir, yang umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang (miskin), disisi lain, Singapura, Kanada, Australia dan New Zealand negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin
Selanjutnya Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin. Jepang mempunyai area yang sangat terbatas. daratannya, 80 persen berupa pengunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan, tetapi, saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia. Jepang laksana suatu negara "industri terapung" yang besar sekali, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya. Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi Swiss mampu menjadi negara pembuat coklat terbaik di dunia. Negara Swiss sangat kecil, hanya 11 persen daratannya yang bisa ditanami. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Swiss juga tidak mempunyai cukup reputasi dalam keamanan, integritas, dan ketertiban, tetapi saat ini bank-bank di Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia
Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-harinya mengikuti/mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan berikut:
· Etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari
· Kejujuran dan integritas
· Bertanggung jawab
· Hormat pada aturan & hukum masyarakat
· Hormat pada hak orang/warga lain
· Cinta pada pekerjaan
· Berusaha keras untuk menabung & investasi
· Mau bekerja keras
· Tepat waktu
Di Negara kita yang terbelakang dan miskin, sedikit sekali manusia yang mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Kita bukan miskin (terbelakang) karena kurang sumber daya alam, atau karena alam yang kejam kepada kita. Kita terbelakang/lemah/miskin karena perilaku kita yang kurang/tidak baik. Karena kita dan generasi-genarasi kita yang terdidik dengan materialisme, dan munafik. Materialisme Pendidikan dan munafik pendidik kita melahirkan anak didik yang tidak ada kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan yang memungkinkan masyarakat kita pantas membangun dan maju disegala bidang. Kalau kita tetap mempertahankan sistem kita yang sekarang, maka seharusnya kita tidak usah gundah dan sedih dengan koruptor-koruptor, diktator-diktator dan manusia-manusia yang serakah lahir disekitar kita, karena pendidikan adalah ivestasi masa depan. Namun bila kehadiran mereka diharapkan lebih baik dan indah, maka janganlah pelihara anak srigala, jika suatu saat kemudian kamu takut digigit srigala dewasa yang buas.
Pengembangan sekolah di Indonesia mengacu pada tiga konsep yaitu pengembangan manajemen sekolah, pengembangan visi dan misi sekolah, serta pengembangan fasilitas. Arah pengembangan sekolah di Indonesia sebagaimana terangkum dalam Renstra Diknas 2005-2009 cenderung pada dua hal pokok, yakni pengembangan sekolah bertaraf internasional dan sekolah berbasis keunggulan daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas 2003 pasal 50.
Menarik untuk membicarakan pengembangan sekolah di Indonesia dari sisi misi dan visi sekolah karena ranah tersebut mempertentangkan dua hal yang bertolak belakang yaitu sekolah dengan visi dan misi internasional versus sekolah dengan visi dan misi daerah. Yang pertama sangat kental dipengaruhi oleh globalisasi atau internasionalisasi yang kedua muncul karena ide desentralisasi. Sejak tahun 2006 bermunculan sekolah-sekolah nasional bertaraf internasional atau lebih dikenal dengan singkatan SNBI. Menurut data Diknas, tahun 2006 terdapat 50 sekolah yang bergelar SNBI dan direncanakan berturut-turut pada tahun 2007 dan 2008 naik menjadi 86 dan 120 SNBI. SNBI bukan membangun sekolah baru tetapi mengembangkan sekolah nasional yang sudah mapan dengan mengadopsi kurikulum yang dipakai di beberapa negara maju. Ada beberapa input baru dalam SNBI yang membedakannya dengan sekolah nasional, yaitu penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, ruang kelas ber-AC, TV, fasilitas multimedia, bangku-bangku disusun dalam format huruf U, serta jumlah siswa sedikit. Karena menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar, otomatis salah satu tes seleksi masuk SNBI adalah tes kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL. Fasilitas sekolah yang modern juga membuat biaya untuk masuk mambengkak.
Kebijakan sekolah berlevel internasional bertolak belakang dengan sekolah berbasis keunggulan lokal. Bentuk sekolah berbasis keunggulan lokal ini lebih mencerminkan nilai nasionalnya dengan mengembangkan sekolah-sekolah bersandarkan potensi daerah. Sedangkan SNBI cenderung untuk membentuk sekolah yang seragam bahkan sistemnya akan menyerupai model sekolah-sekolah di negara yang menjadi acuannya. Sekolah berbasis keunggulan lokal sangat menarik untuk dikembangkan karena sejalan dengan misi yang dibawa UU otonomi daerah, yang menuntut daerah agar mandiri dan mengembangkan kompetisi positif dalam pembangunan. Sekolah model ini pun dapat menjadi lembaga yang akan mencetak agen-agen pembangunan yang memahami daerahnya. Jika ini berlangsung dengan sukses, maka ungkapan “pendidikan harus mendukung pembangunan daerah” menjadi kenyataan.
Sekolah-sekolah yang berbasis potensi daerah akan mendapat dukungan masyarakat karena lulusannya dapat bekerja langsung di daerah masing-masing. Namun, konsep pengembangan sekolah ini akan menghadapi masalah jika perekonomian di daerah bersangkutan tidak berkembang, sehingga tempat bekerja tidak memadai untuk para lulusan. Problem lain yang mungkin muncul adalah persoalan fasilitas belajar tentang budaya daerah, seperti taman budaya, museum, dan sebagainya. Karenanya, pengembangan sekolah harus sejalan dengan kemampuan untuk memacu perekonomian daerah dan pengembangan pelayanan serta fasilitas publik yang lain. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dalam teori pengembangan sekolah di era desentralisasi, ada tiga segitiga stakeholder yang harus dibangun, yaitu kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat. Misi ini di beberapa kasus menunjukkan keberhasilannya, tapi ketika situasi ekonomi pun mencekik rakyat, maka kebijakan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang bermakna `pendanaan` kelihatannya kurang bijak.
Pola partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Indonesia lebih condong kepada apa yang diterapkan di Amerika dan Australia. Pembentukan `komite sekolah` (KS) dan `dewan pendidikan` (DP) yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat dan orang tua, adalah murni meniru konsep `school governance` yang diterapkan di Barat. Untuk menjalankan fungsi advisory, supporting, monitoring, mediatoring, tentunya diperlukan orang-orang yang berkemampuan sebagai anggota dan pengurus komite sekolah termasuk dewan pendidikan. Juga diperlukan orang-orang yang berdedikasi penuh, mau meluangkan waktunya mengurusi perkara yang barangkali bukan pekerjaan utamanya. Sayangnya karena konsep supporting lebih kuat ketika KS dicetuskan pertama kali maka anggota-anggota KS adalah orang tua yang berkantung tebal, pengusaha, pejabat, yang notabene hampir tak punya waktu untuk datang dan mengontrol sekolah. Proses advisory akhirnya berjalan satu arah, yaitu ketika pihak sekolah meminta. Proses supporting yang kelihatannya lebih diutamakan menjadi pembicaraan utama dalam rapat-rapat komite sekolah, yang hampir terkesan bahwa kepala sekolah dan stafnya juga ketua OSIS melaporkan agenda kegiatan dan komite sekolah hanya menandatangani jika kelihatannya anggarannya masuk akal. Proses monitoring dan controling pun hanya berlangsung melalui sodoran berkas laporan kegiatan dari kepala sekolah ke komite sekolah. Adapun proses mediatoring yang dimaksudkan menghubungkan lembaga sekolah dengan lembaga non sekolah dan masyarakat pada umumnya, tampaknya belum berhasil diterjemahkan dengan baik oleh beberapa komite sekolah.
Dalam realitas pendidikan kita, kita bisa melihat seorang anak didik hanya dikejar untuk mendapatkan nilai sebagai standar prestasi akademik. Bukan merangsang mereka untuk menghasilkan ide-ide kreatif setelah kita memberikan beberapa “kebenaran” dari orang lain.
Politik 2009
Pertanyaan Dasar, Sebelum kita jauh berbicara tentang pendidikan di Indonesia, maka kita lihat dulu bahwa dalam pencalegan saja masih banyak ditemukan yang berijasah palsu. Maraknya penggunaan ijazah palsu yang dilakukan caleg, membuktikan kalau UU Nomor 12 Tahun 2003, tentang pemilu perlu ditinjau ulang. Pasalnya UU tersebut dinilai belum tegas dan masih banyak kelemahannya. Untuk memperoleh sebuah ijazah mulai dari tingkat SLTP hingga SMU saat ini begitu gampang. Apalagi dengan adanya system ujian persamaan. Seharusnya, kata dia Uper hanya diperuntukan bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Tujuannya untuk meningkatkan status kedudukan, makanya ijazah tersebut gampang diperoleh sebab tidak ada batasan siapa-siapa yang bisa dan berhak untuk mengikuti UPER demi meraih ijazahnya.
Apabila kita mengacu pada APBD Provinsi Jambi tahun 2009 ini dapat disampaikan bahwa :
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan masih tergolong cukup besar dengan nilai Rp. 1.323.609.500,- sehingga pertanyaan yang muncul adalah apakah kegiatan sejenis pada tahun anggaran 2008 memang sedemikian besarnya. Maka kecenderungan seperti ini lebih menekankan inefisiensi yang luar biasa besar di dinas ini.
DIPROVINSI JAMBI
Donny Pasaribu
Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)/ 20
Pada banyak negara maju, pendidikan adalah bagian dari hidup. Pendidikan bukan semata instrumen untuk mencari pekerjaan, Pandangan hidup atas pendidikan seperti inilah yang membuat konsep long life education (pendidikan sepanjang hayat) mampu dipahami dan dilaksanakan dengan baik. untuk bisa hidup di negara-negara Barat, seseorang harus berpendidikan. Tidak aneh bila di negara maju seseorang mengambil jenjang pendidikan doktoral pada usia 80 tahun, lalu lulus pada usia 85 tahun. Di Indonesia dan kebanyakan negara berkembang, seseorang menempuh pendidikan lebih didasarkan pada kepentingan untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, Falsafah pendidikan seperti ini, sejatinya mengarahkan masyarakat untuk mereduksi fungsi pendidikan. Esensi pendidikan hanya dihargai sebatas tataran ekonomis, padahal jauh lebih besar dari itu, pendidikan merupakan proses pembentukan kemanusiaan. Pada tataran praktis, pendidikan adalah bekal kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang mampu mengantarkan manusia menuju kemakmuran dan kesejahteraan.
Di Barat, model pendidikan bisa disesuaikan keinginan oleh masyarakatnya. Jika lima tahun lagi masyarakat di sana membutuhkan ahli kehutanan, pihak universitas lima tahun sebelumnya sudah membuka program jurusan kehutanan. Jika masyarakat sudah tidak membutuhkannya lagi, maka program itu segera ditutup oleh pimpinan universitas, Konsep seperti ini membuat pendidikan di negara Barat tak pernah melahirkan pengangguran terdidik. Ditambah lagi, tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sejatinya tidak berdiri sendiri tapi mutlak menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan. Pihak swasta, perusahaan, orangtua mahasiswa/murid, alumni, tokoh masyarakat, dan lingkungan dilibatkan menjadi satu kekuatan yang utuh dalam menggerakkan pendidikan. Akhirnya, pendidikan tidak hanya menjadi beban dan tanggungan para guru atau dosen saja. Peran pimpinan suatu satuan pendidikan lebih banyak diarahkan pada tataran mengintegrasikan seluruh komponen dan kemampuan yang ada. Dengan skema ini, tidak heran jika akselerasi pengembangan pendidikan di Barat melebihi apa yang ada di Indonesia sekarang. Sistem pendidikan dinegara lain, adalah sistem yang holistik, integral, yaitu pendidikan seutuhnya meliputi keceradasan intelektual, spritual dan emosional. Sehingga kalau kita sintesakan apa saja yang membedakan antara maju dengan terbelakang suatu bangsa, jawabannya adalah karena perbedaan tingkat pendidikan kedewasaan emosional dan etika sosial. Maju mundur suatu negara bukan tergantung pada muda atau lamanya umur negara tersebut, contohnya negara India dan Mesir, yang umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang (miskin), disisi lain, Singapura, Kanada, Australia dan New Zealand negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin
Selanjutnya Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin. Jepang mempunyai area yang sangat terbatas. daratannya, 80 persen berupa pengunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan, tetapi, saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia. Jepang laksana suatu negara "industri terapung" yang besar sekali, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya. Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi Swiss mampu menjadi negara pembuat coklat terbaik di dunia. Negara Swiss sangat kecil, hanya 11 persen daratannya yang bisa ditanami. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik. Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia. Swiss juga tidak mempunyai cukup reputasi dalam keamanan, integritas, dan ketertiban, tetapi saat ini bank-bank di Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia
Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-harinya mengikuti/mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan berikut:
· Etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari
· Kejujuran dan integritas
· Bertanggung jawab
· Hormat pada aturan & hukum masyarakat
· Hormat pada hak orang/warga lain
· Cinta pada pekerjaan
· Berusaha keras untuk menabung & investasi
· Mau bekerja keras
· Tepat waktu
Di Negara kita yang terbelakang dan miskin, sedikit sekali manusia yang mematuhi prinsip dasar kehidupan tersebut. Kita bukan miskin (terbelakang) karena kurang sumber daya alam, atau karena alam yang kejam kepada kita. Kita terbelakang/lemah/miskin karena perilaku kita yang kurang/tidak baik. Karena kita dan generasi-genarasi kita yang terdidik dengan materialisme, dan munafik. Materialisme Pendidikan dan munafik pendidik kita melahirkan anak didik yang tidak ada kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan yang memungkinkan masyarakat kita pantas membangun dan maju disegala bidang. Kalau kita tetap mempertahankan sistem kita yang sekarang, maka seharusnya kita tidak usah gundah dan sedih dengan koruptor-koruptor, diktator-diktator dan manusia-manusia yang serakah lahir disekitar kita, karena pendidikan adalah ivestasi masa depan. Namun bila kehadiran mereka diharapkan lebih baik dan indah, maka janganlah pelihara anak srigala, jika suatu saat kemudian kamu takut digigit srigala dewasa yang buas.
Pengembangan sekolah di Indonesia mengacu pada tiga konsep yaitu pengembangan manajemen sekolah, pengembangan visi dan misi sekolah, serta pengembangan fasilitas. Arah pengembangan sekolah di Indonesia sebagaimana terangkum dalam Renstra Diknas 2005-2009 cenderung pada dua hal pokok, yakni pengembangan sekolah bertaraf internasional dan sekolah berbasis keunggulan daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas 2003 pasal 50.
Menarik untuk membicarakan pengembangan sekolah di Indonesia dari sisi misi dan visi sekolah karena ranah tersebut mempertentangkan dua hal yang bertolak belakang yaitu sekolah dengan visi dan misi internasional versus sekolah dengan visi dan misi daerah. Yang pertama sangat kental dipengaruhi oleh globalisasi atau internasionalisasi yang kedua muncul karena ide desentralisasi. Sejak tahun 2006 bermunculan sekolah-sekolah nasional bertaraf internasional atau lebih dikenal dengan singkatan SNBI. Menurut data Diknas, tahun 2006 terdapat 50 sekolah yang bergelar SNBI dan direncanakan berturut-turut pada tahun 2007 dan 2008 naik menjadi 86 dan 120 SNBI. SNBI bukan membangun sekolah baru tetapi mengembangkan sekolah nasional yang sudah mapan dengan mengadopsi kurikulum yang dipakai di beberapa negara maju. Ada beberapa input baru dalam SNBI yang membedakannya dengan sekolah nasional, yaitu penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, ruang kelas ber-AC, TV, fasilitas multimedia, bangku-bangku disusun dalam format huruf U, serta jumlah siswa sedikit. Karena menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar, otomatis salah satu tes seleksi masuk SNBI adalah tes kemampuan bahasa Inggris seperti TOEFL. Fasilitas sekolah yang modern juga membuat biaya untuk masuk mambengkak.
Kebijakan sekolah berlevel internasional bertolak belakang dengan sekolah berbasis keunggulan lokal. Bentuk sekolah berbasis keunggulan lokal ini lebih mencerminkan nilai nasionalnya dengan mengembangkan sekolah-sekolah bersandarkan potensi daerah. Sedangkan SNBI cenderung untuk membentuk sekolah yang seragam bahkan sistemnya akan menyerupai model sekolah-sekolah di negara yang menjadi acuannya. Sekolah berbasis keunggulan lokal sangat menarik untuk dikembangkan karena sejalan dengan misi yang dibawa UU otonomi daerah, yang menuntut daerah agar mandiri dan mengembangkan kompetisi positif dalam pembangunan. Sekolah model ini pun dapat menjadi lembaga yang akan mencetak agen-agen pembangunan yang memahami daerahnya. Jika ini berlangsung dengan sukses, maka ungkapan “pendidikan harus mendukung pembangunan daerah” menjadi kenyataan.
Sekolah-sekolah yang berbasis potensi daerah akan mendapat dukungan masyarakat karena lulusannya dapat bekerja langsung di daerah masing-masing. Namun, konsep pengembangan sekolah ini akan menghadapi masalah jika perekonomian di daerah bersangkutan tidak berkembang, sehingga tempat bekerja tidak memadai untuk para lulusan. Problem lain yang mungkin muncul adalah persoalan fasilitas belajar tentang budaya daerah, seperti taman budaya, museum, dan sebagainya. Karenanya, pengembangan sekolah harus sejalan dengan kemampuan untuk memacu perekonomian daerah dan pengembangan pelayanan serta fasilitas publik yang lain. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dalam teori pengembangan sekolah di era desentralisasi, ada tiga segitiga stakeholder yang harus dibangun, yaitu kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat. Misi ini di beberapa kasus menunjukkan keberhasilannya, tapi ketika situasi ekonomi pun mencekik rakyat, maka kebijakan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang bermakna `pendanaan` kelihatannya kurang bijak.
Pola partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Indonesia lebih condong kepada apa yang diterapkan di Amerika dan Australia. Pembentukan `komite sekolah` (KS) dan `dewan pendidikan` (DP) yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat dan orang tua, adalah murni meniru konsep `school governance` yang diterapkan di Barat. Untuk menjalankan fungsi advisory, supporting, monitoring, mediatoring, tentunya diperlukan orang-orang yang berkemampuan sebagai anggota dan pengurus komite sekolah termasuk dewan pendidikan. Juga diperlukan orang-orang yang berdedikasi penuh, mau meluangkan waktunya mengurusi perkara yang barangkali bukan pekerjaan utamanya. Sayangnya karena konsep supporting lebih kuat ketika KS dicetuskan pertama kali maka anggota-anggota KS adalah orang tua yang berkantung tebal, pengusaha, pejabat, yang notabene hampir tak punya waktu untuk datang dan mengontrol sekolah. Proses advisory akhirnya berjalan satu arah, yaitu ketika pihak sekolah meminta. Proses supporting yang kelihatannya lebih diutamakan menjadi pembicaraan utama dalam rapat-rapat komite sekolah, yang hampir terkesan bahwa kepala sekolah dan stafnya juga ketua OSIS melaporkan agenda kegiatan dan komite sekolah hanya menandatangani jika kelihatannya anggarannya masuk akal. Proses monitoring dan controling pun hanya berlangsung melalui sodoran berkas laporan kegiatan dari kepala sekolah ke komite sekolah. Adapun proses mediatoring yang dimaksudkan menghubungkan lembaga sekolah dengan lembaga non sekolah dan masyarakat pada umumnya, tampaknya belum berhasil diterjemahkan dengan baik oleh beberapa komite sekolah.
Dalam realitas pendidikan kita, kita bisa melihat seorang anak didik hanya dikejar untuk mendapatkan nilai sebagai standar prestasi akademik. Bukan merangsang mereka untuk menghasilkan ide-ide kreatif setelah kita memberikan beberapa “kebenaran” dari orang lain.
Politik 2009
Pertanyaan Dasar, Sebelum kita jauh berbicara tentang pendidikan di Indonesia, maka kita lihat dulu bahwa dalam pencalegan saja masih banyak ditemukan yang berijasah palsu. Maraknya penggunaan ijazah palsu yang dilakukan caleg, membuktikan kalau UU Nomor 12 Tahun 2003, tentang pemilu perlu ditinjau ulang. Pasalnya UU tersebut dinilai belum tegas dan masih banyak kelemahannya. Untuk memperoleh sebuah ijazah mulai dari tingkat SLTP hingga SMU saat ini begitu gampang. Apalagi dengan adanya system ujian persamaan. Seharusnya, kata dia Uper hanya diperuntukan bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan. Tujuannya untuk meningkatkan status kedudukan, makanya ijazah tersebut gampang diperoleh sebab tidak ada batasan siapa-siapa yang bisa dan berhak untuk mengikuti UPER demi meraih ijazahnya.
Apabila kita mengacu pada APBD Provinsi Jambi tahun 2009 ini dapat disampaikan bahwa :
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan masih tergolong cukup besar dengan nilai Rp. 1.323.609.500,- sehingga pertanyaan yang muncul adalah apakah kegiatan sejenis pada tahun anggaran 2008 memang sedemikian besarnya. Maka kecenderungan seperti ini lebih menekankan inefisiensi yang luar biasa besar di dinas ini.
1) Program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur di dinas pendidikan nasional dengan nilai Rp 3.935.899.000,- yang artinya berada pada prosentase 1,2 % dimana masih memasukkan pengadaan kendaraan dinas/operasional senilai Rp 748.959.000,- yang masih tergolong cukup besar sementara jika dibandingkan dengan program PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang hanya menganggarkan senilai Rp 1.590.000.000,- namun kelihatan seperti terjadi duplikasi dengan program Pendidikan Anak Usia Dini senilai Rp 1.959.000.000,-
2) Pada belanja langsung yang berupa program masih dibebani belanja pegawai (Honorarium) yang nilainya cukup besar, yaitu Rp 12.432.635.000,- atau sekitar 4,1 % dari total belanja langsung, yang artinya 95,9 % saja dari Rp 305.587.852.958,- yang benar- benar terserap langsung kepada program, sehingga total anggaran pendidikan sebesar 19,1 % tersebut secara riil untuk kebutuhan dasar hanya berkisar lebih kurang 11,2 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan di provinsi Jambi bukanlah 19,1 % melainkan hanya 11,2 %. Tentu hal ini jauh dari amanat UUD 45 yang menekankan minimal 20 %.
3) Jika melihat 3 (tiga) prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2009, yaitu 1) peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan; 2) percepatan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi; 3) peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam negeri maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Jambi masih belum memiliki kesan seperti :
1. Peningkatan upaya anti korupsi.
2. Reformasi birokrasi, dan
3. Pembangunan pedesaan
Karena ke-3 hal tersebut belum tersentuh dalam penganggaran yang dilakukan.
Maka langkah- langkah yang akan saya ambil apabila duduk di DPRD Provinsi Jambi adalah :
1) Mulai melakukan kampanye Long life Education (Pendidikan Sepanjang Hayat) sehingga cepat atau lambat akan mengurangi pemahaman yang kurang tepat bahwa pendidikan untuk mencari kerja. 2) Untuk menjawab kebutuhan pasar kerja, akan mendorong dan bersama – sama eksekutif membuka peluang sebesar- besarnya bagi terciptanya lembaga- lembaga pendidikan/ kursus jangka pendek terutama yang mendidik keahlian/ skill sesuai kebutuhan pasar kerja di Jambi. 3) Menganggarkan dana APBD untuk melengkapi fasilitas TI disetiap SD, SMP dan SMA termasuk peningkatan kapasitas tenaga pengajar yang diharapkan mampu menggunakan TI sehingga dalam 5 tahun setiap sekolah di Jambi sudah memiliki fasilitas TI dan siswa di Jambi mampu mengakses informasi global seluas- luasnya. 4) Membangun gerakan daerah melalui kampanye bagi anak- anak berupa :
· Etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari
· Kejujuran dan integritas
· Bertanggung jawab
· Hormat pada aturan & hukum masyarakat
· Hormat pada hak orang/warga lain
· Cinta pada pekerjaan
· Berusaha keras untuk menabung & investasi
· Mau bekerja keras
· Tepat waktu
Menjamin pelaksanaan anggaran pendidikan minimal sebesar 20 % (bersih) diprovinsi Jambi.
.jpg){kind=logo}
1 komentar:
Halo, nama saya Laima, saya adalah korban di tangan kreditur penipuan saya telah ditipu 27 juta, karena saya butuh modal besar dari 140 juta, saya hampir mati, tidak ada makanan untuk anak-anak saya, bisnis saya adalah hancur dalam proses saya kehilangan suami saya. Saya dan anak-anak saya tidak tahan lagi .all ini terjadi Januari 2015, tidak sampai saya bertemu seorang teman yang memperkenalkan saya kepada ibu ibu yang baik Alexandra yang akhirnya membantu saya mendapatkan mengamankan pinjaman di perusahaannya, ibu yang baik, saya ingin menggunakan kesempatan ini terima kasih dan Allah terus memberkati Anda, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu semua orang Indonesia, bahwa ada banyak penipuan di luar sana, jika Anda membutuhkan pinjaman dan kontak pinjaman dijamin ibu yang baik Alexandra melalui email perusahaan. alexandraestherloanltdd@gmail.com
atau alexandraestherfastservice@cash4u.com,
Anda dapat menghubungi saya melalui email ini; laimajelena@gmail.com untuk setiap informasi yang Anda perlu tahu, silakan dia adalah satu-satunya orang yang jujur saya dapat memberitahu Anda.
Terima kasih.
Posting Komentar