Pikiran Juga

PEMIKIRAN TERHADAP ISU KEMISKINAN
DIPROVINSI JAMBI
Donny Pasaribu
Caleg DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota
Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)/ 20

Sejak tahun 2000, semua negara anggota PBB memiliki kesepakatan yang dituangkan dalam Milleneum Development Goals (MDGs). Salah satu tujuan utamanya adalah pengurangan angka kemiskinan global menjadi separuhnya pada 2015. Kemudian, sebuah pertanyaan besar yang menyoal bagaimana target itu bisa dipenuhi oleh negara kita pun mengemuka. Pertanyaan ini memang sudah sewajarnya diungkapkan mengingat kondisi dan kapasitas APBN kita yang kurang mumpuni.

Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap tahunnya negara menanggung pembayaran beban hutang baik pokok dan bunganya hampir mencapai 30% dari total APBN. Sejatinya, utang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Akan tetapi, penelitian Pattilo, Pairson dan Ricci pada tahun 2002, menemukan hubungan yang negatif antara utang dengan tingkat pendapatan perkapita. Dari 100 negara yang diteliti. Mereka menemukan kontribusi utang terhadap pendapatan perkapita suatu negara adalah negatif untuk rasio utang terhadap PDB yang berada pada kisaran persentase 35-45%. Lebih lanjut, tingginya level utang tersebut dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya yang dapat dialokasikan untuk kepentingan investasi yang dapat memperbaiki kinerja ekspor.

Indonesia, berdasarkan data tahun 2005, memiliki rasio utang terhadap PDB sebesar 45,63%. Dengan berlandaskan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Pattilo dkk, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa utang luar negeri mempunyai dampak yang kurang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, penyediaan sarana dan prasarana publik pun menjadi terkendala. Betapa tidak, untuk tahun fiskal 2006 saja, 48.70% PPh dan PPn (Rp 210.71 T+ Rp 128.31 T=Rp 339.02 T) yang dibebankan ke pundak masyarakat, habis untuk membayar hutang pemerintah. Hal ini menjadi sebuah hal yang ironis mengingat salah satu fungsi utama pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang-barang kebutuhan publik.

Sebenarnya Periode 1974 hingga 1981 adalah periode dimana Indonesia tidak memerlukan utang luar negeri karena penerimaan negara pada saat itu sangat besar. Besarnya penerimaan negara pada saat itu disebabkan oleh windfall profit dari naiknya harga minyak internasional. Tetapi apa lacur, justru pada periode ini lah Indonesia banyak menandatangani perjanjian utang luar negeri. Sungguh tak masuk akal. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah kira-kira peribahasa yang tepat untuk menceritakan kondisi Indonesia pada saat itu. Kedatangan utang yang tidak tepat itu ditambah lagi dengan mekanisme peruntukan utang yang tidak jelas. Utang luar negeri pada waktu itu lebih diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif ketimbang investasi. Tidak seperti kegiatan investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian yang pasti, kegiatan konsumsi justru tidak memberikan kepastian tingkat pengembalian. Pada akhirnya kondisi ini menciptakan sebuah kendala berupa ketidaksinambungan pembayaran utang (debt unsustainability).

Dengan beban utang luar negeri yang besar, Indonesia mengalami resource drain atau pelarian sumber daya ke luar negara kita. Ini terjadi karena efek negatif dari utang luar negeri terhadap tingkat kesejahteraan.

Kontribusi utang luar negeri yang sedikit terhadap kesejahteraan Indonesia harus dibenturkan dengan kenyataan tingginya jumlah cicilan pokok utang dan beban bunga yang harus dibayar setiap tahun fiskal. Angka Rp 91.6 Triliun dalam APBN 2006 sedikit banyak telah menceritakan betapa pahitnya mempunyai utang luar negeri. Bandingkan dengan dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang hanya sebesar Rp 17 Triliun! Dengan kondisi seperti ini, bagaimana Indonesia bisa lepas dari jerat kemiskinan?

Kemiskinan harus diobati dan ditangani langsung pada akarnya berupa pengalihan sumber daya dari sumber yang sedianya dialokasikan untuk membayar utang luar negeri kepada program pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai orang yang hidup dengan daya beli kurang dari US$1,25 per hari. (Standart PBB)


Konsep Partai Demokrasi Kebangsaan

PDK itu membuat analisis, mengenai berbagai masalah besar yang kita angkat itu soal pengangguran, soal kemiskinan, soal keterbelakangan pendidikan dan sebagainya. Itu kesimpulan kita adalah karena pemerintah keliru atau gagal mengelola kekuasaan yang ada padanya, itu yang pertama. Pemerintahan tidak begitu berhasil mengubah nasib rakyat. Padahal pemerintahan harusnya bisa, dia punya kekuasaaan dia bisa mengontrol resources, dia punya uang dan sebagainya. Dia bisa membuat regulasi. Aturan yang menghambat bisa dihentikan, dihapus. Tapi ini tidak dilakukan. Jadi, karena pemerintah gagal melihat semua masalah ini secara jernih dan membuat keputusan secara tepat, maka kita kondisinya terbelakang seperti yang Anda lihat ini. Yang ketiga, kalau Anda lihat realita di seluruh dunia karena pemerintahannya bagus. Logikanya, tidak ada ekonomi yang baik tanpa pemerintahan yang tidak baik. Anda punya konsep ekonomi yang baik, tapi pemerintahnya korup, tidak bisa. Majunya Jepang, majunya Amerika karena diback up pemerintahannya.

Upaya Memerangi Kemiskinan Di Jambi

Mengawal berjalannya 10 prinsip Good Governance yaitu 1.) Partisipasi, Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Penegakan Hukum, Mewujudkan adanya penegakan hukum bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat. 3) Transparansi, Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi akurat dan memadai. 4) Kesetaraan, Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5) Daya Tanggap, Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. 6) Wawasan Kedepan, Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7) Akuntabilitas, Meningkatkan akuntabilitas dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. 8) Pengawasan, Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9) Efisien dan Efektifitas, Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10) Profesionalisme, Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat tepat, dengan biaya yang terjangkau.

2. Mendorong fungsi pengawasan yang lebih baik dalam mengawasi akses masyarakat dalam memanfaatkan skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang merupakan kredit bagi para petani dan UMKM yang dikucurkan Bank pemerintah (BRI) sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan. Dalam aturannya kredit ini tidak membutuhkan jaminan dalam syarat pengajuan kredit. Hanya kelayakan usaha yang dijadikan patokan. Konsep ini sebenarnya mengadopsi pemikiran peraih nobel asal Bangladesh Dr. M Yunus. Namun apa yang terjadi dilapangan? ternyata BRI masih minta jaminan atas kredit. Kredit usaha rakyat diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah rakyat yang layak (feasible) namun belum memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Hal yang dimaksud dengan usaha layak di sini adalah suatu usaha yang ditinjau dari ekonomis menguntungkan, dari segi teknis bisa dilaksanakan, dan segi ekologis dapat diterima masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Namun karena ketiadaan agunan serta persyaratan lainnya sehingga selama ini tidak dapat dibiayai oleh pihak perbankan secara komersial. Pemerintah memfasilitasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak akhir 2007. Program ini sendiri didanai oleh dana SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang menganggur, yang bernilai sekitar Rp 260 Trilyun. Dari dana itulah, kemudian pemerintah berinisiatif untuk membangun sektor riil, khususnya UMKM sebagai sektor penyumbang yang signifikan dalam PDB Indonesia. Dalam program ini, UMKM dapat melakukan pinjaman dengan jaminan yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk bisa menyalurkannya kepada usaha mikro, pemerintah kemudian membuat sebuah jaringan dengan sistem yang efektif dan efisien. Maka, pemerintah menunjuk enam bank pemerintah (BNI, BTN, BRI, Bank Mandiri, BSM, dan Bank Bukopin) sebagai pelaksana KUR untuk disalurkan kepada usaha mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tergabung.

3) Legislatif dan eksekutif mendorong terjadinya kesepakatan dengan pihak pengusaha khusus sector pertambangan, dan migas untuk dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat local melalui pembekalan dan pelatihan singkat. Hal ini mengingat sector pertambangan dan migas lah saat ini yang berpotensi besar untuk menyerap tenaga kerja terbesar menunggu sector pertanian, kehutanan dan perkebunan yang terkena imbas dari krisis global kembali stabil terutama untuk kembali menyerap tenaga kerja. Sebagai informasi Potensi batubara Jambi yang diperkirakan 400 juta ton lebih hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal, sementara itu produksi rata-rata per tahun baru 1 juta ton. Minimnya eksplorasi batu bara disebabkan kualitasnya yang relatif rendah (low range coal) dengan kadar kalori rata-rata 4.000 sampai 5.600 Kkal/kg dan kadar air antara 25%-40%, sehingga kurang ekonomis untuk transportasi jarak jauh. Namun, sampai saat ini sudah lebih dari 57 perusahaan yang mengusahakan batu bara tersebut dengan rincian untuk tingkat eksplorasi sebanyak 38 perusahaan, eksploitasi 11 perusahaan. Namun yang aktif melakukan kegiatan penambangan hanya empat perusahaan di Kabupaten Bungo dengan tingkat produksi sekitar 40.000 ton per bulan untuk memenuhi kebutuhan PT Semen Padang.

Untuk Minyak Bumi :

· Cadangan minyak bumi Provinsi Jambi sebesar 1.270,96 juta m3.
· Cadangan minyak bumi antara lain terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, struktur Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, dan Kabupaten Batanghari.

Untuk Gas Bumi:

· Cadangan gas bumi Provinsi Jambi sebesar 3.572,44 milyar m3.
· Cadangan tersebut sebagian besar terdapat di Struktur Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muara Jambi dengan jumlah cadangan 2.185,73 milyar m3.

Catatan :

PetroChina International Jabung Ltd menemukan cadangan minyak baru di struktur Marmo, di area sekitar North Betara, Tanjung Jabung, Jambi. Hasil tes sumur Eksplorasi Marmo-1 yang dilakukan baru-baru ini memperlihatkan produksi harian sumur tersebut mencapai 2.484 barrel minyak mentah per hari dengan gas ikutan sebesar 0,350 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari). Penemuan cadangan baru tersebut akan menambah jumlah produksi minyak yang dihasilkan PetroChina dari Blok Jabung, yang saat ini memproduksi sekitar 56.000 setara barrel minyak per hari (barrel minyak ekuivalen per hari/BOEPD). Penemuan tersebut sekaligus akan menambah jumlah produksi minyak nasional. Temuan lapangan Marmo berada pada lokasi berdekatan dengan lapangan produksi lainnya sehingga dapat diharapkan terjadi percepatan produksi/pengembangan lapangan. Melalui kerja sama yang baik antara BP Migas dan PetroChina Jabung, diharapkan lapangan tersebut akan mulai berproduksi pada tahun 2009 atau awal 2010. PetroChina International Jabung dimiliki empat pemegang interest, yakni PetroChina International Jabung Ltd dan Petronas Carigali (Jabung) Ltd masing-masing sebesar 27,85 persen, PP Oil&Gas (Indonesia-Jabung) Ltd 30, 0 persen, dan PT Pertamina 14,28 persen. PetroChina merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) BP Migas yang memiliki lima wilayah operasi di Indonesia, masing-masing dua di Jambi, dua di Papua, dan satu di Tuban.

Mengembalikan penguatan sector pertanian dalam bentuk revitalisasi pertanian dalam arti luas. Artinya penyerapan APBD provinsi Jambi kedepan harus lebih besar yang dialokasikan secara prioritas pada sector pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan peternakan sebagai sector andalan. Sementara untuk perkotaan lebih menekankan kepada standart pelayanan public yang baik untuk memberi kepastian birokrasi kepada masuknya investasi dalam penyerapan tenaga kerja terutama sector perdagangan dan bisnis.

Mendorong terciptanya gerakan 1 anak 1 gelas susu 1 hari, sehingga diperlukan regulasi ditingkat daerah yang mendorong terciptanya kemampuan masyarakat dalam membeli susu terutama masyarakat miskin.